MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali melakukan penguatan struktur organisasi perangkat daerah. Sebanyak enam pejabat baru di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat resmi dilantik oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Pelantikan tersebut meliputi satu jabatan Sekretaris Dinas, empat Kepala Bidang, serta satu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di lingkup DKPPKB Sulawesi Barat. Pengisian jabatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas program, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Barat menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan komitmen dalam menjalankan amanah jabatan sebagai pelayan masyarakat. Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu menghadirkan inovasi serta mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat.
Pelantikan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kehadiran pejabat baru di lingkungan DKPPKB diharapkan dapat membawa energi baru dalam memperkuat pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di daerah.
“Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan bekerja secara kolaboratif untuk memperkuat pelaksanaan program kesehatan, pengendalian penduduk, serta pelayanan keluarga berencana. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sulawesi Barat akan semakin baik,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Pelantikan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung visi pembangunan daerah menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, melalui penguatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kinerja perangkat daerah. (Adv/Rls)
