Mamuju, SorotanPena.Id — Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Muhammad Jafar, mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat tersebut berlangsung di Hotel Maleo, Mamuju, pada Kamis–Jumat, 12–13 Maret 2026.
Rakorda ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Selain itu, forum ini juga menjadi ruang koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengevaluasi capaian serta tantangan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan berbagai program prioritas nasional yang diinisiasi oleh BKKBN.
Kegiatan Rakorda secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pembangunan keluarga sebagai fondasi utama dalam menghadapi momentum bonus demografi di masa mendatang.
Menurutnya, bonus demografi harus dipersiapkan secara serius melalui berbagai langkah strategis, seperti menurunkan angka stunting, menekan angka perkawinan anak, serta mengurangi jumlah anak yang putus sekolah.
“Pembangunan keluarga menjadi kunci utama dalam menyiapkan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Hal ini sangat penting untuk menyongsong bonus demografi dan masa depan daerah,” kata Suhardi Duka.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa Rakorda ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam percepatan penurunan stunting yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.
Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKKBN, pemerintah kabupaten, dan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan sebagai upaya memperkuat edukasi kependudukan di lingkungan pendidikan.
Melalui Rakorda Program Bangga Kencana Tahun 2026 ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan langkah strategis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan keluarga.
Dengan demikian, program Bangga Kencana diharapkan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Barat.
Kegiatan Rakorda ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan daerah menuju generasi emas di masa depan. (Adv/Rls)
