Majene, SototanPena.Id– Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan penguatan surveilans yang dirangkaikan dengan Pendampingan Wilayah (Binwil) Tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi serta optimalisasi pelaksanaan program surveilans kesehatan di tingkat kabupaten.
Kepala Dinkes P2KB Provinsi Sulbar dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar monitoring administratif, melainkan forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala, serta menyusun langkah percepatan capaian indikator kinerja surveilans.
Ia juga menekankan pentingnya mengantisipasi potensi kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), terutama akibat rendahnya cakupan imunisasi.
“Kita ingin memastikan seluruh kabupaten, termasuk Majene, mampu mengakselerasi capaian program dan mempertahankan indikator yang sudah baik, khususnya dalam mendukung Sulbar Sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan (P2KL) menekankan pentingnya penguatan surveilans dan respons cepat terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB).
Berdasarkan capaian tahun 2025, kinerja surveilans Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan hasil sangat baik, dengan ketepatan dan kelengkapan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) di atas 99 persen serta respons terhadap alert kurang dari 24 jam mencapai 99 persen.
Di Kabupaten Majene tercatat satu kejadian KLB pada 12 Januari 2026 berupa keracunan pangan di wilayah kerja Puskesmas Sendana II, Kecamatan Tubo Sendana. Kasus tersebut telah direspons cepat dan tertangani dengan baik, menunjukkan sistem deteksi dan respons berjalan efektif.
Selain itu, pada 2025 Sulawesi Barat telah melakukan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging seperti MERS, Polio, Covid-19, Meningitis Meningokokus, dan Avian Influenza. Kabupaten Majene juga telah mengidentifikasi wilayah berisiko tinggi dan menyusun rekomendasi hasil pemetaan sebagai dasar perencanaan program kesehatan, advokasi, serta kebijakan lintas sektor.
Pemetaan risiko tersebut sekaligus mendukung fungsi kekarantinaan kesehatan dalam upaya cegah tangkal di pintu masuk wilayah guna memastikan masyarakat terlindungi dari potensi ancaman wabah.
Pada tahun yang sama, angka penemuan kasus discarded rate Campak Rubela dan AFP (Acute Flaccid Paralysis) di Kabupaten Majene menunjukkan sistem surveilans berjalan aktif dan sensitif. Petugas surveilans dinilai mampu mendeteksi serta melaporkan setiap kasus PD3I yang muncul.
Melalui penguatan surveilans ini, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin solid, kualitas layanan kesehatan meningkat, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Majene dan Sulawesi Barat secara keseluruhan. (Adv/Rls)
