Mamuju, SorotanPena.Id — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mengambil bagian dalam Pertemuan Lintas Sektor yang menghubungkan Self Help Group (SHG) dengan jejaring layanan dasar, pemerintah desa, puskesmas, layanan perlindungan sosial, serta Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Yaki, Mamuju, Rabu (22/4/2026).
Pertemuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gerakan Mandiri Gema Difabel Sulawesi Barat ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor, mengidentifikasi hambatan akses layanan, serta merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan layanan inklusif bagi Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) dan penyandang disabilitas.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, rumah sakit, puskesmas, pemerintah desa/kelurahan, hingga mitra program yang berperan dalam pelayanan kesehatan dan sosial masyarakat.
Dalam forum tersebut, diperkenalkan dua kelompok swabantu (Self Help Group/SHG) di Kabupaten Mamuju, yakni SHG Bonepute Karampuang dan SHG Binanga Sehat Jiwa. Kedua kelompok ini berfungsi sebagai wadah dukungan sebaya sekaligus penghubung antara ODDP dan penyandang disabilitas dengan layanan yang tersedia.
Hasil diskusi mengungkap sejumlah kendala akses layanan yang masih dihadapi, di antaranya keterbatasan fasilitas pendukung di layanan kesehatan, lamanya antrean pelayanan, hingga kendala kepesertaan BPJS yang tidak aktif akibat kondisi ekonomi keluarga.
Menanggapi hal tersebut, lintas sektor menyampaikan berbagai komitmen penguatan layanan. Dinas Sosial Kabupaten Mamuju menyatakan kesiapan meningkatkan akses bantuan sosial, termasuk bagi ODDP dengan kendala BPJS. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menghadirkan inovasi layanan jemput bola untuk perekaman data kependudukan bagi pasien di rumah sakit maupun di lapangan.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat membuka akses pelatihan keterampilan yang lebih variatif bagi penyandang disabilitas, seperti pelatihan konten kreator, menjahit, dan keterampilan lainnya guna mendukung kemandirian ekonomi.
Forum ini juga menegaskan pentingnya penguatan peran TPKJM sebagai jembatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kesehatan jiwa. Ke depan, diharapkan terbentuk TPKJM tingkat provinsi guna memperkuat integrasi kebijakan dan percepatan respons penanganan kasus secara lebih komprehensif.
Perwakilan Yayasan Gema Difabel Sulbar, Amiruddin, menekankan pentingnya perlakuan setara bagi penyandang disabilitas.
“Kami tidak ingin diperlakukan secara istimewa, tetapi ingin diperlakukan dengan baik dan setara. Disabilitas bukan penghalang untuk tetap produktif dan berkontribusi,” ujarnya.
Keikutsertaan DKPPKB Sulbar dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berkarakter, sebagaimana tertuang dalam Panca Daya di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan jiwa dan disabilitas harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Pelayanan bagi ODDP dan penyandang disabilitas harus inklusif, tanpa stigma dan diskriminasi. Ini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor untuk memastikan mereka mendapatkan akses layanan yang layak dan bermartabat,” ujarnya. (Adv/Rls)
