MAJENE, SOROTANPENA.ID – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat transformasi Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar yang melayani seluruh siklus hidup masyarakat. Penguatan tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Majene yang digelar di Aula Davina Inn Majene, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri para camat, kepala puskesmas, serta Ketua TP-PKK kecamatan se-Kabupaten Majene sebagai bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung transformasi Posyandu.
Mewakili Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, menegaskan bahwa Posyandu kini telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan dasar yang tidak lagi hanya berfokus pada ibu dan balita, tetapi melayani seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia.
Menurutnya, transformasi tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat penurunan stunting, memperluas cakupan imunisasi, serta mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Posyandu adalah urusan kita bersama. Posyandu bukan hanya milik sektor kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, TP-PKK, dan berbagai sektor terkait. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan Posyandu yang aktif, berkualitas, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Putri Anindy.
Ia menjelaskan, berdasarkan kebijakan transformasi layanan primer, Posyandu kini menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mendukung enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Peran tersebut menjadikan Posyandu sebagai ruang pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi, inklusif, dan mudah diakses.
Dalam kesempatan itu, Putri Anindy juga menekankan pentingnya peran camat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan. Menurutnya, camat memiliki posisi strategis dalam menggerakkan pemerintah desa dan kelurahan, memperkuat koordinasi lintas sektor, mengawal perencanaan pembangunan, hingga memastikan dukungan anggaran bagi penyelenggaraan Posyandu di wilayah masing-masing.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa TP-PKK diharapkan menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat melalui edukasi keluarga, mobilisasi sasaran Posyandu, pendampingan kader, kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta penguatan upaya percepatan penurunan stunting.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan Posyandu, di antaranya keterbatasan jumlah kader, rendahnya tingkat kehadiran sasaran, keterbatasan sarana dan prasarana, sistem pelaporan yang belum optimal, serta koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat.
“Seluruh tantangan tersebut hanya dapat diatasi melalui kepemimpinan yang kuat, komitmen bersama, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Posyandu harus menjadi gerakan bersama agar pelayanan dasar benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Sebagai tindak lanjut, DKPPKB Sulbar mendorong pelaksanaan agenda aksi 100 hari yang meliputi pemetaan Posyandu aktif, penguatan Pokjanal Posyandu tingkat kecamatan, kunjungan pembinaan Posyandu, peningkatan kapasitas kader, optimalisasi dukungan APBDes, hingga penetapan target cakupan pelayanan di setiap wilayah.
Melalui penguatan peran camat, TP-PKK, puskesmas, pemerintah desa, serta kader Posyandu, DKPPKB Sulawesi Barat optimistis Posyandu akan semakin berperan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer sekaligus menjadi pusat pelayanan dasar yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung terwujudnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. (Adv/Rls)
