MAMUJU, SORORANPENA.ID – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Desk Validasi Data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Triwulan II Tahun 2026 dengan melibatkan seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat.
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan data tenaga kesehatan yang tersaji dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) akurat, mutakhir, dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan kesehatan yang tepat sasaran.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa kualitas data SDM kesehatan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan kesehatan daerah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan.
“Data SDM kesehatan yang akurat menjadi dasar informasi yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan SDMK, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, maupun peningkatan kompetensi SDM kesehatan. Perencanaan yang baik hanya dapat dihasilkan dari data yang berkualitas,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Proses validasi dilakukan melalui verifikasi dan pemutakhiran data tenaga kesehatan pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga fasilitas kesehatan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Menurut dr. Nursyamsi, tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks menuntut perencanaan SDM kesehatan yang lebih presisi dan berbasis data. Karena itu, pemerintah kabupaten dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan terus meningkatkan komitmen dalam melakukan pembaruan data secara berkala, lengkap, dan tepat waktu.
Ia menjelaskan, validasi data SDMK tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan, mengurangi kesenjangan distribusi SDM kesehatan antarwilayah, serta mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan.
“Data yang valid akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat, termasuk dalam penempatan tenaga kesehatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan di daerah,” katanya.
Pelaksanaan desk validasi ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata di Sulawesi Barat melalui penguatan tata kelola sumber daya manusia kesehatan berbasis data yang akuntabel.
Melalui kegiatan tersebut, DKPPKB Sulbar berharap sistem informasi SDM kesehatan semakin berkualitas sehingga program pemenuhan, pemerataan, dan pengembangan tenaga kesehatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. (Adv/Rls)
