Mamuju, SorotanPena.Id -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat persiapan pelaksanaan Pertemuan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan jiwa di daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Andi Depu DKPPKB Sulawesi Barat, Selasa (6/4/2026).
Langkah tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan jiwa secara komprehensif dan berkelanjutan.
Upaya ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka bersama Sekretaris Daerah Junda Maulana dalam mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, khususnya melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Kesehatan jiwa didefinisikan sebagai kondisi ketika individu mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, menyadari kemampuan diri, mampu mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan data kesehatan, kondisi kesehatan jiwa di Sulawesi Barat masih menjadi perhatian. Prevalensi depresi tercatat sekitar 0,6 persen atau 6 dari 1.000 penduduk, sementara prevalensi gangguan jiwa berat sekitar 0,2 persen. Selain itu, kasus pasung masih ditemukan dengan total 135 kasus yang tersebar di beberapa kabupaten, dengan angka tertinggi di Kabupaten Mamasa.
Faktor penyebab masih terjadinya kasus gangguan jiwa dan praktik pasung antara lain stigma masyarakat, keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa, kondisi ekonomi keluarga, serta belum optimalnya sistem rujukan dan tindak lanjut pelayanan.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa penguatan sistem layanan kesehatan jiwa menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kesehatan jiwa tidak bisa dipisahkan dari pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan layanan kesehatan jiwa dapat diakses secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, menyampaikan bahwa pertemuan TPKJM diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kesehatan jiwa di daerah.
“Melalui pertemuan ini, kita ingin memastikan adanya sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif terkait kesehatan jiwa,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan peran masyarakat dan kader di tingkat desa menjadi kunci dalam deteksi dini serta penanganan kasus kesehatan jiwa secara cepat dan tepat. (Adv/Rls)
