Mamuju, SorotanPena.Id – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri kegiatan Exit Meeting Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (5/3/2026) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Exit meeting tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Habibi Aziz, serta dihadiri oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dalam forum tersebut, tim pemeriksa BPK menyampaikan hasil sementara pemeriksaan pendahuluan sekaligus memberikan sejumlah catatan yang menjadi perhatian bagi perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan.
Kehadiran Kepala DKPPKB Sulawesi Barat dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa DKPPKB Sulbar berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dan masukan dari BPK sebagai bagian dari upaya memperbaiki dan menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan di lingkungan perangkat daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Setiap catatan dan rekomendasi dari BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Upaya tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang diusung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui program Panca Daya, khususnya dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa negara, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat semakin berkualitas serta mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv/Rls)
