Majene, SorotanPena.Id — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan pendampingan teknis perencanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Majene, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tim teknis PSU Disperkimtanhub Sulbar, konsultan perencana, hingga perwakilan masyarakat setempat.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Muhammad Yusuf, menyebutkan terdapat lima titik lokasi yang menjadi fokus perencanaan pembangunan PSU air bersih di Majene.
“Hari ini kami hadir atas arahan Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Bapak Maddareski Salatin, untuk meninjau rencana pembangunan PSU air bersih di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang, Rusung-rusung dan Lingkungan Leppe Kecamatan Banggae Timur, serta Battayang dan Rusung di Kelurahan Panggaliali,” ujar Yusuf di sela kegiatan.
Ia menjelaskan, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat krusial. Oleh karena itu, perencanaan dilakukan secara matang, mulai dari pemetaan sumber air yang layak, perhitungan debit untuk kebutuhan jangka panjang, hingga desain jaringan distribusi agar dapat menjangkau masyarakat secara optimal.
“Lima titik yang kami tinjau ini merupakan wilayah yang rawan kekurangan air bersih. Tahap perencanaan akan kami selesaikan secepatnya, dan pembangunan fisik ditargetkan mulai awal Juni melalui program APBD Disperkimtanhub Sulbar,” jelasnya.
Yusuf menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan untuk memastikan seluruh rencana dapat terealisasi dengan baik di lapangan. Pendampingan juga akan tetap dilakukan setelah pembangunan selesai, khususnya kepada masyarakat penerima manfaat.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk penyediaan air bersih, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pendampingan ini penting agar sarana yang dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Ini juga mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (Rls/*)
