Mamuju, SorotanPena.Id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Haluddin, bersama Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulbar, Arianto, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulbar Tahun 2027.
Forum tersebut menjadi tahapan awal dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 sekaligus membuka ruang partisipasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026), dan dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Forum turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Sebagian peserta mengikuti secara daring melalui Zoom, dan kegiatan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Provinsi Sulbar.
Dalam paparannya, Suhardi Duka menyampaikan bahwa indikator ekonomi Sulbar mulai menunjukkan tren positif sejak 2025. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi daerah telah melampaui rata-rata nasional dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
“RKPD hari ini untuk 2027 tentu kita melihat arah pembangunan sejak 2025 sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional, ini kebanggaan. Pertumbuhan itu juga menghasilkan penurunan angka kemiskinan,” ujar Suhardi Duka.
Pemerintah Provinsi Sulbar, lanjutnya, mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada tahun 2026 untuk program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya, baik di perdesaan maupun perkotaan. Program tersebut ditargetkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Forum konsultasi publik juga memfokuskan pembahasan pada penyempurnaan dokumen Ranwal RKPD. Pemprov membuka masukan dari berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah pusat dan perguruan tinggi, sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pembangunan.
Selain itu, proyeksi dan rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyesuaikan target pembangunan dengan kondisi makroekonomi.
Suhardi Duka menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai pandangan dan kritik guna memastikan arah pembangunan tahun 2027 lebih tepat sasaran.
“Semua pandangan dan kritik tentu kita terima dalam rangka perbaikan dan penyusunan rencana pembangunan 2027 agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Dari sisi legislatif, Haluddin bersama Arianto mendorong agar RKPD 2027 memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
“Kita berharap RKPD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Haluddin. (Adv)
