MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC). Salah satunya dengan mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk institusi kepolisian, dalam meningkatkan penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan pasien.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Fungsi Kedokteran Kesehatan yang diselenggarakan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulbar di Aula Hotel Aflah, Mamuju, Rabu (14/10/2026).
Dalam pemaparannya, Nursyamsi mengungkapkan bahwa penanggulangan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Diperlukan gerakan bersama yang melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga keluarga dan komunitas.
Berdasarkan data program TBC Sulawesi Barat per 5 Oktober 2026, estimasi kasus TBC di daerah ini mencapai 5.002 kasus. Namun, jumlah kasus yang berhasil ditemukan baru sebanyak 2.784 kasus atau sekitar 56 persen dari total estimasi.
Angka tersebut masih berada di bawah target penemuan kasus sebesar 90 persen.
Sementara itu, dari 3.993 pasien yang tercatat mendapatkan pengobatan, sebanyak 3.275 pasien berhasil menyelesaikan pengobatan. Dengan demikian, tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Sulbar berada pada angka 82 persen, masih di bawah target nasional sebesar 90 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian DKPPKB Sulbar untuk terus memperkuat strategi penanggulangan TBC, khususnya dalam memperluas penemuan kasus secara dini dan memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas.
Nursyamsi menekankan pentingnya peningkatan penemuan kasus, pemeriksaan kontak erat, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kelompok yang memenuhi syarat, serta pendampingan berkelanjutan terhadap pasien.
Selain aspek medis, dukungan sosial juga menjadi faktor penting. Stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC harus dihilangkan agar masyarakat tidak takut memeriksakan diri maupun menjalani pengobatan.
Pada kesempatan tersebut, Nursyamsi juga memaparkan sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi landasan percepatan penanggulangan TBC.
Di antaranya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Keputusan Gubernur Nomor 402 Tahun 2026 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, serta Surat Edaran Gubernur Nomor 30 Tahun 2026 mengenai implementasi Gerakan Aktif Masyarakat dan Tenaga Kesehatan Terpadu Atasi Tuberkulosis (GARATTA TBC).
Melalui GARATTA TBC, DKPPKB Sulbar mendorong penguatan edukasi masyarakat, penemuan kasus secara aktif, investigasi kontak, pencegahan penularan, hingga pendampingan pasien selama menjalani pengobatan.
Gerakan ini juga mengedepankan semangat kebersamaan dan kearifan lokal Sulawesi Barat sebagai kekuatan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bahaya TBC.
Keterlibatan jajaran kepolisian melalui Biddokkes Polda Sulbar diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam mendukung edukasi, penemuan kasus, pendampingan pasien, serta memperluas jangkauan gerakan penanggulangan TBC hingga tingkat desa dan kelurahan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan DKPPKB terhadap visi pembangunan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
DKPPKB Sulbar berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat tidak berhenti pada komitmen bersama, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata.
Mulai dari menemukan kasus sedini mungkin, memastikan setiap pasien memperoleh layanan pengobatan, memberikan pendampingan hingga sembuh, hingga membangun lingkungan sosial yang bebas dari stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, percepatan eliminasi TBC di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Adv/Rls)
