MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Sebanyak 52 tenaga kerja konstruksi (TKK) di Provinsi Sulawesi Barat resmi dinyatakan kompeten setelah mengikuti Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Percontohan Jabatan Kerja Unggulan Strategis yang berlangsung pada 27–29 Juli 2026 di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) Provinsi Sulawesi Barat.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VI Makassar, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat, dan Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi.
Kegiatan ini juga mendukung visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagai fondasi percepatan pembangunan daerah.
Melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja yang tersertifikasi, pemerintah berharap mampu mencetak SDM konstruksi yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
Program sertifikasi tersebut merupakan bagian dari agenda nasional Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengurangi kesenjangan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di kawasan Sulawesi.
Sepanjang tahun 2026, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan sertifikasi terhadap 549 tenaga kerja konstruksi di Regional Sulawesi guna meningkatkan kompetensi SDM, produktivitas sektor jasa konstruksi, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang berdaya saing.
Kepala Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas harus ditopang oleh tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai standar.
“Penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi merupakan investasi jangka panjang. Infrastruktur yang berkualitas lahir dari tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan memiliki sertifikasi sesuai standar. Kami mengapresiasi kepercayaan Kementerian PU melalui BJKW VI Makassar dan dukungan BPJN Sulawesi Barat yang terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas SDM konstruksi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Siti Nurrusiah, yang menutup kegiatan, menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting dalam membangun ekosistem jasa konstruksi yang profesional dan berdaya saing.
Menurutnya, tenaga kerja yang kompeten menjadi faktor utama dalam menjamin mutu pekerjaan, keselamatan kerja, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.
Dari total peserta yang dinyatakan kompeten, sebanyak 10 orang memperoleh sertifikat Ahli Muda Teknik Jalan (Jenjang 7), 5 orang sebagai Pelaksana Uji Laik Fungsi Jalan (Level 6), 10 orang sebagai Teknisi Laboratorium Beton Aspal (Jenjang 6), dan 27 orang sebagai Teknisi Laboratorium Tanah (Jenjang 4–6).
Seluruh peserta telah mengikuti rangkaian pelatihan teknis, praktik lapangan, hingga uji kompetensi yang dilaksanakan oleh asesor kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Kolaborasi antara BJKW VI Makassar, BPJN Sulawesi Barat, dan Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mampu mempercepat peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Sulawesi Barat, sekaligus memenuhi kebutuhan SDM pada berbagai proyek strategis daerah maupun nasional.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menilai bertambahnya 52 tenaga kerja konstruksi bersertifikat menjadi langkah konkret dalam memperkuat daya saing sektor jasa konstruksi daerah, sekaligus mendukung target nasional mewujudkan tenaga kerja konstruksi Indonesia yang profesional, modern, dan mampu bersaing di tingkat global. (Rls/*)
