MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (20/7/2026).
Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kegiatan dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Program JKN. Berbagai agenda strategis dibahas, mulai dari penguatan kemitraan dengan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, hingga implementasi kebijakan terbaru untuk memperluas akses layanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
“Forum kemitraan ini menjadi ruang yang sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan seluruh fasilitas kesehatan. Dengan kolaborasi yang solid, kita dapat memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, cepat, mudah diakses, dan sesuai standar dalam penyelenggaraan Program JKN,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui DKPPKB terus berkomitmen mendukung transformasi sistem kesehatan melalui peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, penguatan tata kelola layanan, serta pengembangan sistem pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penguatan kemitraan antarpemangku kepentingan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan Program JKN sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam mendukung implementasi Panca Daya ke-3, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
Melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap koordinasi dan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan serta seluruh mitra pelayanan kesehatan semakin kuat, sehingga penyelenggaraan Program JKN di Sulawesi Barat mampu memberikan pelayanan yang optimal, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (Adv/Rls)
