MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Pimpinan Semester I Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026). Forum tersebut menjadi ajang evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas daerah sekaligus merumuskan langkah percepatan pembangunan di Sulawesi Barat.
Rapat dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), bupati, wakil bupati, serta sekretaris daerah se-Sulawesi Barat.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah memaparkan capaian, tantangan, dan progres pelaksanaan berbagai program strategis nasional maupun program prioritas daerah di wilayah masing-masing.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan bahwa persoalan data masih menjadi tantangan mendasar yang menghambat efektivitas pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Data menjadi isu paling mendasar. Hampir semua program strategis, baik kemiskinan, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), JKN, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), rumah layak huni, stunting, anak tidak sekolah hingga perizinan mengalami masalah yang berulang. Data tidak mutakhir. Oleh karena itu, data BPS sangat kita perlukan,” ujar SDK saat menyampaikan kesimpulan rapat.
Selain persoalan data, SDK mengungkapkan bahwa kinerja makro ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan tren positif. Pada triwulan I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat mencapai 5,33 persen, meskipun masih berada di bawah target pemerintah daerah sebesar 6 persen.
“Untuk triwulan pertama kita tumbuh 5,33 persen, sedangkan target kita berada di angka 6 persen. Ini menunjukkan perkembangan yang baik, tetapi masih membutuhkan kerja keras dari seluruh pihak,” katanya.
Terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional, Gubernur menjelaskan sebagian besar program telah berjalan, meskipun beberapa masih berada pada tahap administrasi maupun pembangunan fisik.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, sebanyak 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk dari target 189 unit yang direncanakan di Sulawesi Barat.
Namun demikian, pemerintah masih menemukan sejumlah tantangan, termasuk keberadaan beberapa SPPG yang belum beroperasi optimal serta keterlibatan pemasok bahan baku lokal yang dinilai masih perlu diperkuat.
“Mungkin juga kita akan memberikan evaluasi bahwa untuk daerah 3T tidak perlu dibuat SPPG, tetapi langsung didistribusikan ke sekolah,” ujar SDK.
Ia juga menyoroti belum terbentuknya rantai nilai ekonomi yang kuat dari berbagai program prioritas yang dijalankan. Menurutnya, peningkatan kebutuhan pangan melalui program MBG belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi maksimal bagi masyarakat Sulbar karena sebagian bahan baku masih dipasok dari luar daerah.
Pada sektor hilirisasi, SDK menilai pengembangan komoditas unggulan daerah masih perlu didorong. Produk turunan kelapa sawit masih terbatas, sementara komoditas kakao dan kopi sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
“Nilai tambah ekonomi daerah harus terus diperkuat melalui hilirisasi agar manfaatnya lebih besar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan hasil pemaparan pemerintah kabupaten, sejumlah persoalan yang masih dominan dihadapi daerah meliputi kualitas data, ketersediaan lahan, kapasitas sumber daya manusia, kemampuan fiskal, sarana dan prasarana, hingga koordinasi lintas sektor.
Sebagai tindak lanjut rapat, Gubernur meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat sinergi dan koordinasi guna memastikan seluruh Program Strategis Nasional dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita sepakat untuk menyukseskan seluruh program strategis nasional. Pemerintah daerah juga merasakan bahwa koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program lebih optimal,” katanya.
Di sektor ketahanan pangan, Pemprov Sulbar mencatat perkembangan positif pada produksi beras dan jagung. Sementara untuk program MBG, evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
SDK juga meminta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi masing-masing desa agar koperasi yang dibentuk mampu berkembang dan berkelanjutan.
Selain itu, kebutuhan pembangunan rumah sehat dan layak huni masih menjadi perhatian serius pemerintah karena masih terdapat kekurangan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut mengungkapkan bahwa kegiatan budaya dan maritim Sandeq Silumba Tahun 2026 belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akibat keterbatasan anggaran.
Pelaksanaan kegiatan tahun ini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar dalam skala lokal, sementara penyelenggaraan tingkat provinsi direncanakan kembali pada tahun mendatang. (Rls/*)
