JAKARTA, SOROTANPENA.ID — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Diseminasi Hasil Asesmen Implementasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) dan Respons Kejadian Luar Biasa (KLB) di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Kementerian Kesehatan ini didanai Safetynet dengan dukungan CDC.
Peserta dari Sulawesi Barat terdiri atas pengelola surveilans DKPPKB provinsi serta pengelola surveilans dari Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, dan Pasangkayu. Keempat kabupaten tersebut menjadi lokus asesmen implementasi SKDR pada Juli–Agustus 2026. Hadir pula peserta dari Provinsi Jawa Barat, Kementerian Kesehatan melalui Tim Kerja Surveilans dan Kewaspadaan Dini serta Tim Kerja Respons KLB, CDC, dan Safetynet.
Diseminasi ini menindaklanjuti hasil asesmen implementasi SKDR, terutama untuk mengidentifikasi tantangan surveilans dan memperkuat pelaporan Event Based Surveillance (EBS). Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pelaporan EBS di unit pelapor yang belum optimal, padahal pelaporan tersebut mendukung pencapaian target pendekatan 7-1-7: deteksi kejadian maksimal dalam tujuh hari, notifikasi dalam satu hari, dan respons awal dalam tujuh hari.
Pertemuan dan diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) membahas hasil asesmen, hambatan implementasi SKDR, serta rencana tindak lanjut. Diskusi dibagi ke dalam tiga tahap pendekatan 7-1-7, yaitu deteksi, notifikasi, dan respons awal.
Hasil konsolidasi diskusi menghasilkan sembilan rencana tindak lanjut (RTL). Pada tahap deteksi, rencana mencakup penyederhanaan formulir EBS serta konfirmasi dan validasi data laporan EBS hasil asesmen dengan data SKDR. Pada tahap notifikasi, peserta membahas penguatan pelaporan EBS lintas unit pelapor, khususnya rumah sakit, penyusunan SOP teknis EBS, dan pelatihan SKDR bagi petugas.
Untuk tahap respons awal, tindak lanjut diarahkan pada penguatan logistik laboratorium dan spesimen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia surveilans, serta penguatan komunikasi risiko kepada masyarakat.
Kegiatan ini juga mengidentifikasi praktik baik yang dapat diterapkan lebih luas, seperti pemantauan rutin pelaporan EBS, pemberian umpan balik mingguan dan bulanan, evaluasi keaktifan unit pelapor, serta pembinaan surveilans di tingkat kabupaten dan puskesmas.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, berharap hasil asesmen menjadi dasar untuk memperkuat implementasi SKDR di Sulawesi Barat. Penguatan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan EBS, kapasitas petugas surveilans, serta koordinasi lintas sektor dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Dengan implementasi SKDR yang lebih kuat, deteksi kejadian berpotensi KLB dan penyampaian notifikasi diharapkan berlangsung lebih cepat, disertai respons awal yang tepat waktu sesuai pendekatan 7-1-7. (Adv/rls)
