MAMUJU TENGAH, SOROTANPENA.ID — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat upaya pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mamuju Tengah, 5–6 November 2026.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan, sekaligus mengurangi risiko keracunan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi anak-anak penerima manfaat.
Kegiatan dikoordinasikan Kepala Bidang P2PKL, dr. Muhammad Ihwan, dengan melibatkan Program Surveilans dan Kesehatan Lingkungan. Tim memperkuat pengawasan keamanan pangan, deteksi dini faktor risiko, serta kapasitas pencegahan dan penanganan kejadian keracunan pangan di lingkungan SPPG.
Data yang dihimpun mencatat Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 18 SPPG. Sebanyak 17 SPPG atau 94,4 persen telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari 766 penjamah pangan, sebanyak 536 orang telah mengikuti pelatihan atau kursus penjamah pangan. Jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal 50 persen penjamah di setiap SPPG mengikuti pelatihan.
Tim melakukan penguatan kewaspadaan melalui surveilans kesehatan dan inspeksi kesehatan lingkungan. Pengawasan mencakup kondisi bangunan dan fasilitas dapur, ketersediaan air bersih, sanitasi peralatan, kebersihan lingkungan, pengelolaan limbah, serta penerapan higiene dan sanitasi oleh penjamah pangan.
Pemeriksaan juga memperhatikan seluruh tahapan pengolahan makanan, mulai dari pemilihan dan penerimaan bahan baku, penyimpanan, pencucian, pengolahan, pemasakan, penyajian, pengemasan, hingga distribusi. Pengendalian suhu dan waktu pengolahan serta penyimpanan turut menjadi perhatian untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit bawaan pangan.
Dari aspek surveilans, kegiatan diarahkan pada penguatan sistem kewaspadaan dini dan respons. Petugas didorong meningkatkan kemampuan mengenali gejala, mencatat dan melaporkan kasus, mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan antar kasus dengan konsumsi makanan yang sama, serta melakukan koordinasi dan penyelidikan epidemiologi jika ditemukan indikasi KLB.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga dari terjaminnya keamanan pangan dan terpenuhinya standar higiene sanitasi dalam setiap proses penyelenggaraan makanan.
Ia meminta pengelola SPPG menerapkan standar operasional prosedur keamanan pangan secara konsisten, meningkatkan kedisiplinan penjamah pangan, memastikan kelayakan sarana dan prasarana sanitasi, serta mengawasi proses pengolahan dan distribusi makanan secara rutin.
Nursyamsi juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten, puskesmas, pengelola SPPG, serta pemangku kepentingan terkait. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan respons cepat terhadap potensi keracunan pangan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung pelaksanaan Program MBG yang aman, sehat, dan berkualitas. Makanan bergizi, menurut Nursyamsi, harus disertai jaminan keamanan, memenuhi standar higiene sanitasi, dan bebas dari potensi kontaminasi yang membahayakan kesehatan.
Catatan penyunting: Naskah sumber menyebut 18 SPPG beroperasi sekaligus menyatakan tujuh SPPG di Sulawesi Barat, termasuk di Mamuju Tengah, sedang disuspend. Status dan jumlah SPPG aktif di Mamuju Tengah sebaiknya dikonfirmasi sebelum berita diterbitkan. (Adv/Rls)
