MAMUJU, Sorotanpena.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mamuju menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) Tahun Anggaran 2026, Minggu (15/11/2026), bertempat di Wisma Malaqbiq Mamuju.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) secara sistematis, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelatihan ini juga menjadi ruang pembelajaran bagi aparatur desa untuk memahami tata cara penyusunan laporan yang memuat pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Mamuju, Muhammad Fausan Basir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan LPPDesa bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
“LPPDesa merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala desa atas penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Karena itu, laporan ini harus disusun secara benar, lengkap, dan berdasarkan data serta pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya. Jangan sampai laporan hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi harus benar-benar menggambarkan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah desa,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya keseriusan aparatur desa dalam mengikuti pelatihan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dalam penyusunan laporan di masing-masing desa.
Menurutnya, kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa juga dapat dilihat dari kualitas administrasi dan pelaporan yang disusun. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa menjadi salah satu hal yang perlu terus diperkuat.

Melalui pelatihan ini, DPMD Kabupaten Mamuju berharap seluruh peserta dapat memahami mekanisme dan teknis penyusunan LPPDesa dengan lebih baik, sehingga terwujud tertib administrasi pemerintahan desa serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Mamuju.(*)












