Perkuat Kepastian Hukum Pengelolaan ADD, DPMD Mamuju ikuti Rapat Harmonisasi Perbub

MAMUJU, sorotanpena.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mamuju mengikuti Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2026 tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Kamis (19/11/2026). Rapat ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan produk hukum daerah guna memastikan rancangan perubahan peraturan bupati memiliki keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengharmonisasian ini bertujuan untuk menyempurnakan substansi dan rumusan norma dalam rancangan peraturan, sekaligus memastikan tidak terdapat pertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi maupun peraturan terkait lainnya. Pembahasan juga menjadi ruang koordinasi antarpemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi terhadap materi muatan perubahan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa.

Kepala DPMD Kabupaten Mamuju, Muhammad Fausan Basir mengatakan bahwa harmonisasi perubahan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa merupakan langkah penting untuk memastikan regulasi yang disusun memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Melalui harmonisasi ini, kami berharap regulasi tentang Alokasi Dana Desa dapat semakin sempurna, baik dari sisi substansi maupun implementasinya. Sehingga nantinya dapat menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyempurnaan regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten Mamuju.

“Penyempurnaan regulasi mengenai Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting dalam mendukung tertib administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya regulasi yang jelas dan selaras, pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.”

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju berkomitmen menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta menjadi landasan bagi pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, tertib, dan akuntabel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKAIT