Pemprov Sulbar Dorong Percepatan Pemenuhan Data Spasial untuk Perencanaan Pembangunan Akuntabel

Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mendorong percepatan pemenuhan data spasial dalam Rapat Koordinasi Simpul Jaringan Geospasial Tahun 2025. Kegiatan ini digelar Kamis 25 September 2025 di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar, dengan melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyatukan langkah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang akuntabel dan terintegrasi.

 

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, yang memimpin rapat mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana, menyebut data spasial merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah yang presisi dan berkelanjutan.

 

Melalui forum ini, Pemprov Sulbar berkomitmen mengawal transformasi tata kelola data spasial demi terwujudnya pembangunan Sulawesi Barat yang lebih presisi, inklusif, dan berkelanjutan sesuai visi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga.

 

“Masih ada 34 persen data yang belum tersedia di portal Satu Data Sulbar, sementara portal ini masih dalam tahap pemeliharaan. Banyak OPD juga belum memiliki data spasial yang siap digunakan. Untuk itu, kami dorong agar setiap OPD segera mengidentifikasi daftar data yang dapat dipenuhi, baik yang tercantum dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) maupun data tambahan yang diproduksi di luar KUGI,” tegasnya.

 

Rapat ini dihadiri 22 perangkat daerah lintas sektor, mulai dari infrastruktur, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kreatif. Sejumlah tantangan diungkap, antara lain penetapan batas desa yang belum tuntas, perpindahan operator data tanpa transfer pengetahuan, hingga keterbatasan kapasitas SDM dan sarana prasarana.

 

Dinas Koperindag misalnya, menyampaikan bahwa data UMKM dari BPS belum tersedia di tingkat OPD sehingga sulit dipetakan secara geospasial. Untuk itu, Bapperida menekankan beberapa tindak lanjut penting, yakni: Usulan operator data baru paling lambat 26 September 2025, Pembaruan data hasil kerja sama dengan Universitas Hasanuddin,

 

Penyusunan daftar data berdasarkan KUGI dan data tambahan yang relevan, Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dan Penyampaian hasil identifikasi ke Sekretariat Satu Data Provinsi melalui Bapperida.

 

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan komitmen Pemprov Sulbar terhadap pendekatan perencanaan berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial).

 

“Bapperida sebagai simpul koordinasi perencanaan akan terus mendorong konsolidasi lintas OPD, mempercepat keterisian data spasial, memperkuat kelembagaan satu data, dan memastikan setiap program pembangunan berangkat dari peta yang utuh dan terverifikasi,” ungkapnya. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *