JAKARTA, SOROTANPENA.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan stunting melalui Program Akselerasi Strategis Terintegrasi Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting Terpadu (PASTIPADU).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji. Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian GENTING Collaboration Summit 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Suhardi Duka didampingi Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Amujib. Kerja sama ini diarahkan untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penanganan kemiskinan dan stunting yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menjelaskan bahwa penurunan stunting tidak dapat dilakukan hanya melalui intervensi kesehatan. Karena itu, kerja sama ini diharapkan memperkuat pembangunan berbasis keluarga melalui penyelarasan kebijakan dan program serta pemanfaatan data antara pemerintah pusat dan daerah.
Ruang lingkup kerja sama mencakup pemanfaatan data kemiskinan dan stunting, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan keluarga, serta optimalisasi peran penyuluh keluarga berencana dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Integrasi data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PASTIPADU agar intervensi pemerintah lebih terarah, memiliki sasaran yang jelas, dan dapat dipantau secara berkelanjutan. Dengan begitu, program penanganan kemiskinan dan stunting diharapkan saling mendukung dalam menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Nota kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama dan program konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak. Tindak lanjut itu mencakup penguatan koordinasi, pemanfaatan data, serta pemantauan dan evaluasi program.
Nursyamsi menambahkan, penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Peran lintas sektor diperlukan untuk memperkuat pendampingan keluarga dan memastikan intervensi kesehatan tepat sasaran.
Melalui PASTIPADU, peran sektor kesehatan diharapkan semakin kuat dalam mendukung keluarga berisiko stunting, mulai dari pelayanan kesehatan dan edukasi hingga pendampingan di tingkat masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, khususnya Panca Daya ketiga untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. (adv/rls)
