Mamuju, SorotanPena.Id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Workshop dan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan di Hotel Aflah, Mamuju, pada 29 April hingga 1 Mei 2026.
Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI, bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan program kesehatan di daerah.
Ketua Tim Pendamping dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Indra Fajarwati Ibnu, menyampaikan bahwa pihaknya mendapat kepercayaan dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan pendampingan dalam penguatan tata kelola program kesehatan di daerah.
“Kepercayaan ini menjadi tanggung jawab besar bagi kami untuk memastikan daerah mampu menyusun perencanaan program kesehatan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis data,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa perencanaan berbasis data kini menjadi kebutuhan mendesak dalam pembangunan sektor kesehatan.
“Setiap program harus didasarkan pada data yang valid dan akurat, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
Dalam mendukung pembangunan kesehatan, Pemprov Sulbar terus mendorong implementasi Quick Wins “Sulbar Sehat” yang berfokus pada peningkatan gizi ibu dan anak sebagai strategi percepatan penanganan stunting secara terpadu. Selain itu, dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis serta komitmen mencapai 100 persen Universal Health Coverage (UHC) menjadi bagian penting dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, akademisi, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola program kesehatan serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di Sulawesi Barat. (Adv/Rls)
