JAKARTA, SOROTANPENA.ID – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), bersama para kepala daerah se-Sulawesi Barat melakukan audiensi strategis dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan jajaran Kementerian Kesehatan RI di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).
Audiensi tersebut menjadi langkah penting Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperjuangkan penguatan layanan kesehatan daerah, mulai dari pembangunan rumah sakit rujukan, pemenuhan tenaga kesehatan, hingga peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Polewali Mandar, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Mamuju, Bupati Majene, Bupati Mamasa, Wakil Bupati Pasangkayu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DKPPKB) Sulbar dr. Nursyamsi Rahim, para kepala dinas kesehatan kabupaten se-Sulbar, serta Direktur RSUD Kabupaten Mamuju.
Dalam audiensi itu, Pemerintah Sulawesi Barat mengajukan tiga agenda prioritas, yakni percepatan pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Sulawesi Barat, pemenuhan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan, serta rehabilitasi dan relokasi puskesmas untuk memperkuat layanan kesehatan primer berbasis klaster.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa kondisi geografis dan keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam pemerataan akses pelayanan kesehatan di Sulawesi Barat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat transformasi layanan kesehatan di daerah.
“Sulawesi Barat memiliki keterbatasan fiskal dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan kesehatan secara optimal. Dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang setara dan berkualitas. Kehadiran rumah sakit vertikal di Sulawesi Barat akan menjadi solusi strategis dalam memperkuat sistem rujukan sekaligus mengurangi ketergantungan rujukan ke luar daerah,” kata Suhardi Duka.
Selain pembangunan rumah sakit vertikal, para kepala daerah juga menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas kesehatan di wilayah masing-masing, mulai dari peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap, rehabilitasi fasilitas kesehatan, pengadaan ambulans, pemenuhan dokter spesialis, hingga penguatan layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh pemerintah kabupaten dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
Kementerian Kesehatan memastikan seluruh usulan akan dievaluasi dan menjadi bagian dari proses perencanaan dukungan pemerintah pusat, baik terkait sarana dan prasarana, alat kesehatan, ambulans, maupun pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Kementerian Kesehatan juga memaparkan dukungan yang telah diberikan kepada Sulawesi Barat melalui penyaluran 136 unit alat kesehatan senilai Rp355 miliar melalui program Strengthening of Indonesia Healthcare Referral Network (SIHREN), Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI), dan Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening (InPULS).
Dukungan tersebut difokuskan untuk memperkuat layanan KJSU-KIA serta pengembangan laboratorium kesehatan masyarakat sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional.
Kabar positif lainnya, alat kesehatan untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tingkat II di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, dan Mamasa dijadwalkan mulai disalurkan pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Terkait usulan pembangunan rumah sakit rujukan, Wakil Menteri Kesehatan menyatakan pemerintah pusat membuka peluang pembangunan Rumah Sakit Rujukan Tipe B di Sulawesi Barat dengan syarat kesiapan legalitas lahan dan dukungan administrasi dari pemerintah daerah.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas dukungan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia melalui pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa yang mulai dibangun tahun ini.
Menurut Gubernur Suhardi Duka, pembangunan rumah sakit tersebut merupakan bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan rujukan di Sulawesi Barat.
“Pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Mamuju Tengah dan Mamasa menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik serta mengurangi beban rujukan ke luar daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menilai audiensi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat transformasi kesehatan di Sulawesi Barat.
“Audiensi ini menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Kami optimistis dukungan Kementerian Kesehatan akan semakin memperkuat sistem rujukan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Barat,” kata dr. Nursyamsi.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap berbagai usulan strategis yang disampaikan dapat segera terealisasi guna mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dan mempercepat terwujudnya Sulawesi Barat yang maju, sehat, dan sejahtera. (Adv/Rls)
