Mamuju, SorotanPena.Id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Pertemuan Sinergitas Lintas Sektor bertema HAM Hadir untuk Bangsa yang digelar di Mamuju, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam memastikan pemenuhan HAM secara menyeluruh.
Dalam arahannya, Mugiyanto menegaskan bahwa HAM tidak hanya mencakup kebebasan berekspresi, tetapi juga hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, rasa aman, serta lingkungan hidup yang layak.
“HAM juga mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, rasa aman, dan lingkungan hidup yang baik. Ini menjadi fokus penting dalam kebijakan pemerintah saat ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pembangunan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Kami telah menandatangani komitmen bersama untuk menjunjung tinggi HAM. Kebijakan pemerintah akan selalu diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah pertama dalam pencanangan sinergitas program HAM yang diinisiasi Kementerian HAM, sebagai wujud komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menjadi bentuk dukungan sektor kesehatan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.
dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa sektor kesehatan memiliki peran strategis dalam implementasi prinsip HAM di daerah.
“Pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas merupakan bagian dari pemenuhan HAM. Karena itu, kami terus memastikan setiap masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui pemenuhan hak dasar masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Panca Daya di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
Melalui sinergi lintas sektor ini, diharapkan pemenuhan HAM di Sulawesi Barat semakin kuat dan terintegrasi, guna mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Adv/Rls)
