Mamuju, SorotanPena.Id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Bidang Kesehatan Keluarga, Gizi, dan Kesehatan Komunitas (Kesprikom), Selasa (28/4/2026).
Rapat ini diikuti Ketua Tim Kerja lingkup Bidang Kesprikom serta Kepala Bidang Kesprikom Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindy, bersama jajaran tim teknis terkait.
Pertemuan tersebut membahas perumusan kebijakan percepatan program dan kegiatan gizi masyarakat melalui intervensi spesifik. Berdasarkan data pengukuran balita per Maret 2026 (update 27 April 2026), capaian penimbangan di Sulawesi Barat baru mencapai 69,18 persen dari total sasaran 106.923 balita. Sementara itu, prevalensi stunting tercatat sebesar 26,74 persen.
Dalam rapat terungkap sejumlah tantangan di lapangan, antara lain pelaksanaan program yang masih parsial, belum optimalnya koordinasi antara provinsi, kabupaten, dan puskesmas, serta keterbatasan sarana dan prasarana di posyandu.
Selain itu, pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal yang direncanakan mulai berjalan pada Mei 2026 masih bergantung pada kesiapan dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas. Penguatan keterlibatan lintas sektor, termasuk melalui kegiatan lokakarya mini (Lokmin), juga menjadi perhatian.
Sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, penguatan program kesehatan berbasis masyarakat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan memastikan program intervensi berjalan lebih terarah.
“Melalui rapat ini, kita mendorong penguatan koordinasi lintas level, mulai dari provinsi hingga puskesmas, agar intervensi gizi dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Ini bagian dari komitmen kita menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DKPPKB Sulbar akan mendorong pertemuan koordinasi dengan kabupaten melalui program PASTI PADU serta penguatan kebijakan melalui pertemuan dengan 98 puskesmas terkait implementasi PMT lokal bagi ibu hamil dan balita.
Melalui langkah tersebut, diharapkan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan melalui kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. (Adv/Rls)
