MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, bersama tim PT SMI, sebagai tindak lanjut hasil survei lapangan terhadap sejumlah proyek infrastruktur prioritas yang akan dibiayai melalui skema pinjaman daerah.
Junda Maulana mengatakan, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Sulbar masih sangat besar, sementara kapasitas fiskal daerah mengalami tekanan akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp330 miliar pada tahun 2026.
“Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil survei lapangan yang telah dilakukan tim PT SMI. Kita merencanakan pinjaman karena kebutuhan infrastruktur masih sangat mendesak, sementara kemampuan fiskal daerah terbatas akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat,” ujar Junda.
Menurutnya, proses pengajuan pinjaman telah berjalan sejak November 2025 dan telah memperoleh persetujuan bersama DPRD Sulbar. Pemerintah provinsi merencanakan pinjaman sekitar Rp200 miliar untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, PT SMI meminta sejumlah dokumen pendukung yang harus segera dilengkapi oleh perangkat daerah terkait. Dokumen tersebut mencakup legalitas aset jalan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), status kawasan hutan, serta berbagai persyaratan administrasi dan keuangan lainnya.
Untuk mempercepat proses, Junda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menindaklanjuti seluruh catatan dan temuan yang disampaikan tim PT SMI.
“Saya minta seluruh temuan di lapangan segera dikonfirmasi. Yang bisa diselesaikan segera dituntaskan, sedangkan yang membutuhkan dokumen pendukung agar segera dipersiapkan. Jangan sampai proses ini berlarut-larut. Kita targetkan seluruh persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu satu minggu,” tegasnya.
Selain itu, Junda berharap PT SMI turut membantu menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa Sulawesi Barat membutuhkan dukungan percepatan pembiayaan pembangunan agar proyek-proyek prioritas dapat segera direalisasikan.
Ia menilai percepatan proses pinjaman menjadi sangat penting mengingat waktu pelaksanaan pembangunan yang semakin terbatas.
“Kami berharap PT SMI dapat menyampaikan kepada pusat bahwa Sulbar sangat membutuhkan dukungan ini. Jika prosesnya terlalu lama, maka efektivitas pinjaman akan berkurang karena ruang waktu pelaksanaan pekerjaan semakin sempit,” katanya.
Pemprov Sulbar menargetkan pencairan pinjaman dapat dilakukan pada Juli 2026 sehingga proses tender proyek segera dimulai. Kepastian pendanaan dinilai menjadi syarat utama sebelum pelaksanaan tender guna memastikan seluruh proyek memiliki dukungan anggaran yang memadai.
“Kita berharap bulan Juli pinjaman sudah bisa cair sehingga proses tender dapat segera dilaksanakan. Kita tidak ingin melakukan tender tanpa kepastian sumber pembiayaan,” ungkap Junda.
Ia menjelaskan, proses tender diperkirakan memerlukan waktu sekitar 40 hari, sementara pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tiga hingga empat bulan. Karena pembiayaan menggunakan anggaran tahun berjalan, seluruh proyek ditargetkan rampung pada tahun 2026.
“Pembangunan harus selesai tahun ini karena pembiayaannya juga berada pada tahun anggaran yang sama. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pihak untuk melengkapi seluruh persyaratan agar proses pinjaman segera terealisasi dan pembangunan dapat berjalan sesuai target,” tutupnya. (Rls/*)
