Mamuju, SorotanPena.Id — Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengikuti rangkaian kegiatan Seminar dan Rapat Kerja Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (DPD IKAL) Sulawesi Barat yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan ini mengusung tema “Mewujudkan Kesejahteraan Sulawesi Barat melalui Pengembangan Ekonomi Pertanian dan Penegakan Hukum dalam Bingkai Birokrasi yang Bersih dan Melayani.” Tema tersebut menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berintegritas.
Seminar secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang juga menjabat sebagai Ketua IKAL Lemhannas Sulbar. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan pusat dengan implementasi di daerah.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk memahami dan menyinkronkan kebijakan pemerintah pusat. Seluruh kebijakan harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku, termasuk dengan diberlakukannya KUHP yang baru, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.
Partisipasi DKPPKB Sulbar dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sebagaimana tertuang dalam Panca Daya di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara sektor kesehatan, ekonomi, dan hukum dalam mendukung pembangunan daerah. DKPPKB Sulbar menilai bahwa pembangunan kesehatan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan kebijakan lintas sektor guna menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.
Kehadiran dr. Nursyamsi Rahim sekaligus menegaskan peran strategis sektor kesehatan dalam mendukung agenda pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. (Adv/Rls)
