Mamuju, SorotanPena.Id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Muhammad, dalam Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
Komitmen tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
Rapat yang dilaksanakan pada Rabu (15/04/2026) di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 700/12/I/2026 tanggal 28 Januari 2026.
Kepala Bidang BMD, Muhammad, menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam rapat ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
“Rapat ini menjadi momentum evaluasi sekaligus percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan pengawasan. Kami berkomitmen agar pengelolaan barang milik daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah.
“Kami mendorong seluruh jajaran untuk serius dan konsisten dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung pada pelayanan publik,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Perkimtanhub), serta tim Inspektorat, yang bersama-sama membahas langkah strategis percepatan tindak lanjut hasil pengawasan.
Melalui langkah ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat terus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan terpercaya di mata masyarakat. (Rls/Adv)
