Polewali Mandar, SorotanPena.Id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) menggelar pertemuan koordinasi dan pembahasan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (13/3/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim, didampingi Sekretaris DKPPKB dr. Marintani Erna Dochri serta Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Putri Anindy. Pertemuan tersebut juga diikuti Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dr. Anita bersama jajaran Dinas Kesehatan setempat.
Pertemuan ini bertujuan melakukan evaluasi dan pembahasan kasus kematian ibu dan bayi sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak di daerah.
Berdasarkan pemaparan data, pada tahun 2025 tercatat 12 kasus kematian ibu di Kabupaten Polewali Mandar. Penyebab utama kematian ibu antara lain hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, serta komplikasi non obstetri lainnya. Sementara itu, penyebab kematian bayi didominasi oleh Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan gangguan pernapasan pada bayi baru lahir.
Selain itu, lokasi kematian ibu tercatat terjadi di beberapa tempat, baik di fasilitas pelayanan kesehatan, dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan, maupun di rumah. Kondisi ini menjadi perhatian bersama untuk memperkuat sistem rujukan serta meningkatkan akses ibu hamil berisiko terhadap layanan persalinan yang aman, termasuk pemanfaatan rumah singgah bagi ibu hamil risiko tinggi.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
“Dalam rapat lintas sektor ini kami juga mendorong keterlibatan pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan serta memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan, khususnya bidan desa. Sinergi yang baik antara tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk memastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan yang aman,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Ia juga menekankan pentingnya identifikasi dini ibu hamil berisiko tinggi, peningkatan komunikasi antara bidan desa dan pemerintah desa, serta memastikan tidak ada lagi persalinan di rumah tanpa pertolongan tenaga kesehatan.
Kegiatan ini sejalan dengan visi pembangunan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari fungsi pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penguatan koordinasi program kesehatan dengan pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat. (Adv/Rls)
