MAMUJU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mamuju mengikuti Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Selasa (10/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, DPMD Kabupaten Mamuju hadir sebagai salah satu perangkat daerah pemrakarsa yang terlibat langsung dalam pembahasan tiga rancangan produk hukum daerah, yakni Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2027, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2027.
DPMD Mamuju diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bersama Iswandi Asnawi dari staf Bidang Keuangan Desa dan Mahfud dari staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Rapat pengharmonisasian ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah, guna memastikan rancangan peraturan yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, serta memiliki kejelasan konsepsi dan substansi pengaturan.
Keikutsertaan DPMD Mamuju sebagai perangkat daerah pemrakarsa menjadi bentuk komitmen dalam memastikan regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa, dan penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2027, dapat disusun secara terarah, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa.
Melalui proses ini, diharapkan ketiga rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
