Mamuju, SorotanPena.Id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus mematangkan persiapan jelang kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam pembahasan strategi optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP).
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, memimpin langsung koordinasi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Sekda Sulbar, Kamis, 26 Maret 2026.
Koordinasi ini merupakan tindak lanjut cepat setelah sebelumnya Kepala Bapenda melaporkan rencana kunjungan tersebut kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Wahab didampingi Sekretaris Bapenda Sulbar Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Muh. Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Gaffar, Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Agussalim Machmoed, serta Kasubag Kepegawaian A. Anshary AS.
Abdul Wahab Hasan Sulur menegaskan bahwa koordinasi lintas pimpinan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan daerah dalam menerima kunjungan Pemprov Kalimantan Timur.
“Koordinasi ini menjadi kunci agar seluruh aspek, baik substansi kebijakan maupun teknis pelaksanaan, dapat dipersiapkan secara matang, terutama terkait pengelolaan Pajak Air Permukaan yang menjadi fokus kunjungan,” ujarnya.
Sekda Sulbar, Junda Maulana, menyambut baik langkah proaktif Bapenda Sulbar. Ia menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam menyukseskan agenda strategis tersebut, sekaligus menunjukkan kesiapan Sulbar sebagai daerah rujukan dalam pengelolaan pajak daerah.
Menurutnya, kunjungan kerja Pemprov Kalimantan Timur bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Langkah ini juga sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta pelayanan dasar yang berkualitas.
Dengan persiapan yang matang, Pemprov Sulbar optimistis dapat memberikan gambaran komprehensif terkait kebijakan dan implementasi Pergub Pajak Air Permukaan, sekaligus memperkuat posisi Sulbar sebagai salah satu daerah rujukan nasional dalam pengelolaan pajak daerah.
Kunjungan ini diharapkan membuka ruang pertukaran pengalaman dan inovasi antar daerah, sehingga pengelolaan Pajak Air Permukaan ke depan semakin optimal dan berdampak nyata terhadap pembangunan daerah. (Rls/*)
