Oleh : Nurhaerani Tenriwaru, S.A.P., M.A.P
Dosen ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat
Tantangan Pembangunan Daerah di Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, sebagai wilayah otonom hasil pemekaran, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan pemerintahan. Meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam dan lokasi yang strategis, kualitas layanan publik serta kinerja birokrasi masih menjadi fokus perhatian.
Penelitian mengenai administrasi publik perlu mengeksplorasi sejauh mana reformasi birokrasi telah menyentuh aspek fundamental kelembagaan, kemampuan SDM aparatur, serta inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan publik. Permasalahan Kelembagaan dimana Banyak lembaga pemerintahan di kabupaten Mamuju ini masih bergantung pada model birokrasi tradisional yang cenderung hierarkis dan lambat dalam merespons kebutuhan masyarakat. Ketidaksiapan integrasi sistem informasi antara instansi memperlambat proses layanan, dan koordinasi antar OPD sering kali kurang efisien. Dalam hal ini, penerapan pendekatan New Public Management (NPM) yang fokus pada efisiensi dan hasil menjadi penting dalam reformasi kelembagaan. Kapabilitas dan Profesionalisme ASN Tingkat profesionalisme ASN di Kabupaten Mamuju masih menghadapi kendala terkait dengan kompetensi teknis, integritas, dan etos kerja. Penempatan ASN yang belum sepenuhnya mengikuti sistem merit berpotensi mengurangi kualitas layanan publik. Penting untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas ASN yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta digitalisasi kompetensi untuk mempercepat pencapaian tata kelola yang baik.
Pemerintah kabupaten perlu mendorong penyebaran praktik baik (best practices) dalam layanan publik yang sederhana, terjangkau, dan berorientasi pada masyarakat, terutama dalam bidang layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Arah Strategis: Kolaborasi dan Partisipasi Tantangan pembangunan di Kabupaten Mamuju memerlukan model administrasi publik yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Konsep tata kelola kolaboratif dapat diimplementasikan melalui penguatan forum multistakeholder yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD, Musrenbang, serta penilaian program pembangunan harus didorong secara menyeluruh, bukan hanya sebagai formalitas.
Administrasi publik lebih dari sekadar pengelolaan pemerintahan; ia merupakan inti dari kepercayaan masyarakat kepada negara. Di Kabupaten Mamuju, revitalisasi birokrasi yang relevan dan berdasarkan kebutuhan lokal menjadi syarat utama untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis. Diperlukan komitmen bersama dari semua pihak untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil dan memiliki daya saing.(*)
